Oleh. M. Arief Pranoto

Parahnya persoalan minyak dan gas (migas) telah diisyaratkan oleh para pakar energi, bahwa Indonesia telah memasuki fase DARURAT ENERGI. Benarkah? Tatkala di permukann terlihat landai, maka sesungguhnya situasi itu ibarat bara dalam tumpukan jerami, tinggal dipercik sedikit api (peristiwa kecil) maka akan meletus, membakar banyak hal terutama menyerap serta melumpuhkan “energi” bangsa ini. Mungkin itulah analog yang agak cocok untuk memotret secara sekilas kondisi permasalahan migas di republik tercinta ini.

Namun mengurai ‘darurat migas’ sesuai isyarat di atas, sebenarnya tidak pelik-pelik amat. Artinya, selain tak begitu rumit menganatomi (mapping) permasalahan yang muncul, juga tak susah-susah amat mencari solusi terbaik atau bagaimana jalan keluarnya. Kenapa demikian, sejatinya persoalan utama dalam dunia migas kita hanya masalah political will dan political action elit politik dan segenap pejabat negara (pemerintah) berkompeten dalam rangka meraih kembali status negara mandiri (autarky) di bidang energi. Seperti dulu lagi. Itulah hal dan pokok-pokok paling krusial yang mutlak digelorakan, digebyaran serta dilangkahkan secara gegap gempita oleh para elit politik dan segenap komponen bangsa. Dalam bahasa sastranya ialah: “Aku rindu dirimu (Indonesia) yang dulu”.

Nah, celoteh ini tidak ada niatan menggurui siapapun, terutama para pakar dan pihak-pihak berkompeten selain sekedar ingin sharing pemahaman semata. Bila terselip data atau pendapat berbeda, atau barangkali pemakaian istilah teknis dan taktis yang kurang tepat baik arti, maksud dan makna, anggaplah kewajaran yang perlu didiskusikan lebih dalam ---intinya--- demi meraih pointes dan butiran bagaimana mencapai kemandirian serta kedaulatan energi yang dirasa semakin lama kian menjauh dari harapan. Inilah celoteh tak ilmiah, santai dan sederhana.

Mempetakan KETERGANTUNGAN ENERGI (impor) di Bumi Pertiwi, maka mapping ini wajib diawali breakdowning atas faktor-faktor yang berpengaruh, kenapa kok ketergantungan migas sifatnya berkelanjutan seolah-olah tidak dapat dibendung, padahal kita dulu tergolong negara surplus energi (1977 dan 1995). Apa yang tengah terjadi? Selanjutnya, dalam kajian sederhana ini kami coba melihat dari sisi internal dan eksternal, antara lain:

Pertama, faktor internal. Beberapa hal yang dominan mempengaruhi kadar ketergantungan atas kebutuhan energi di Indonesia meliputi: (1) terbatasnya kilang minyak. Hingga kini, kita cuma memiliki 6 buah kilang yang berada di Balikpapan, Sorong, Balongan, Cilacap, Dumai dan Plaju. Semenjak 1994-an memang tak ada lagi penambahan (dan pembangunan) kilang, meski rencana bahkan studi kelayakan pernah dan telah dilakukan. Entah kenapa. Tak layak, atau karena ada power lain yang menghalangi? (2) berperannya jaringan Mafia Barkeley dimana mereka dapat mempengaruhi policy bidang energi di Indonesia, ketika terbetik khabar bahwa ‘mafia’ ini yang menghambat gerak laju pembangunan kilang melalui jaringannya di salah satu Kementerian, memang perlu pendalaman lebih jauh; (3) belitan skema ekonomi neoliberalisme yang kian meraja-lela di republik ini, dan (4) berlangsungnya praktek-praktek Mafia Migas di dunia perminyakan nasional.

Untuk beberapa variabel internal di atas tadi, nanti akan diperdalam sedikit pada pembahasan serta diskusi, sekarang kita lanjut saja ke faktor berikutnya atas ketergantungan (impor) energi.

Kedua adalah faktor eksternal. Keberadaan The Seven Sisters. Tak bisa dipungkiri, bahwa kuku-kuku korporasi (MNCs) global seperti ExxonMobil, ChevronTexaco --Chevron Corporation--, Shell, BP, Gulf Oil, dan lain-lain milik adidaya dunia telah kuat tertancap investasinya di Bumi Pertiwi. Sesungguhnya tidak ada masalah dengan investasi asing dimanapun sepanjang mereka memakmurkan rakyat, kecuali bila track record-nya hampir tidak pernah membuat sejahtera rakyat (terutama masyarakat di sekeliling/daerah dimana MNCs berdiri), maka hal itu layak dipertanyakan, “Apakah ini model kolonialisme baru?”

Taqiyuddin An Nabani mengingatan, “Penjajahan merupakan metode baku kapitalis sedang yang berubah hanya cara dan sarananya” (1977). Mari kita perdalam asumsi Nabani tadi. Bahwa sesungguhnya, Bung Karno (BK) dulu juga sudah mengingatkan bangsa terkait kolonialisme baru, “Bahwa imperialisme bukan saja sistem atau nafsu menaklukkan negara atau bangsa lain, tetapi bisa hanya mempengaruhi ekonomi negeri dan bangsa lain. Ia tidak usyah di jalankan dengan pedang, atau bedil, atau meriam atau kapal perang (1960). Retorika pun muncul, “Inikah (kolonialisme baru) yang tengah berlangsung?”

Tak boleh dielak siapapun, bahwa skema (dan tujuan) kolonialisme dimanapun-sampai kapanpun dipastikan tak akan pernah berubah, yaitu penguasaan ekonomi dan pencaplokan sumberdaya alam (SDA) negara target melalui cara mencari bahan baku semurah-murahnya dan menciptakan pasar seluas-luasnya. Ini yang mutlak ditanam di benak kita.

Jika menelaah dari dimensi “time” (waktu) dan struggle (berjuang) pada perilaku geopolitik, bahwa target penjajahan tempo deoloe hanya sebatas mencari rempah-rempah, maka target kolonialisme di era modern adalah emas, minyak, gas alam dan jenis-jenis tambang lain. What lies beneath the surface. Apa yang terkandung di bawah permukaan. Bahkan seorang Vandana Shiva dari India pun berani berkomentar: "Bila kolonialisasi lama hanya merampas tanah, sedangkan kolonialisasi baru merampas seluruh kehidupan!". Sekali lagi, inikah yang tengah terjadi di Indonesia?

Merujuk statement An Nabhani, BK, Shiva, dll bahwa perilaku offensive geopolitik modern yang dikembangkan Barat ialah menguasai ekonomi dan SDA di negeri target menyamar (dan menumpang secara gelap) pada gerak investasi, manajemen konflik, capacity building, atau kalau perlu --- secara terang-terangan melalui militer sebagaimana invasi koalisi militer pimpinan Amerika (AS) di Irak (2003-2012) dan Afghanistan (2001-20013) dengan aneka dalih, bahkan agaknya model tersebut terus berlanjut hingga kini melalui pintu (isue) baru bertajuk Islamic State of Irak and Syam (ISIS).

Ia juga sering berkedok gerakan massa mengatasnamakan HAM, demokrasi, pemimpin tirani misalnya ---seperti Arab Spring--- atau kadang-kadang via pintu bencana sebagaimana kasus di Haiti, ataupun cover memerangi wabah penyakit (Ebola, Flu Burung) ala ‘pendudukkan’ di Afrika, dll. Bagi pemimpin yang sadar akan (geopolitik) potensi kekayaan alamnya, niscaya tidak mau diatur oleh kolonialisme global melalui tangan dan kaki-kaki Multinational Corporations (MNCs) serta variannya.

Pintu masuk paling gampang di negara berdaulat memang isue demokrasi, korupsi, freedom, instoleransi, dsb karena nilai-nilai global itu sudah “diterima” masyarakat internasional di berbagai negara, akan tetapi sering juga via manajemen konflik berupa adu domba (devide et impera) di negeri yang diincar SDA-nya. Setelah timbul konflik, tahap berikutnya adalah “intervensi” atas nama capacity building, atau bahkan operasi militer berdalih pembelaan HAM, mengejar ISIS, menegakkan intolerans dari salah satu pihak yang berkonflik di dalam negeri tersebut. Itulah sisi lain (dan contoh kecil) cara “investasi asing” dari perspektif kolonialisme di sebuah negara bila dicermati atas dasar pemahaman geopolitik dan konstitusi negara (Indonesia) secara benar.

Selanjutnya, catatan sederhana ini tidak akan membahas lagi soal rencana “turun” (capacity building)-nya armada laut AS di perairan kita yang disuruh Bu Susi, Menteri Kelautan dan Perikanan RI dalam rangka membantu memberantas illegal fishing, sekali lagi --- kami tidak akan mendiskusikannya kembali karena pakem (geopolitik)-nya telah jelas: “Pertahankan rumah serta pekarangan kita sekalian” (Jenderal Soedirman, 1947). Kebijakan mengundang armada asing di perairan Indonesia, ibarat pemilik (tuan)-nya justru meminta agar rumah dan pekarangannya diacak-acak oleh orang luar. Inilah yang kini terjadi.

Kembali ke diskusi faktor internal yang tadi kita loncati. Bila berangkat dari data sebelum keluar dari OPEC, Indonesia adalah net oil exporter (kelompok negara pengekspor minyak), tetapi semenjak tahun 2004-an ia berubah sebagai net oil importer (pengimpor minyak). Kenapa demikian, mohon maaf apabila catatan ini tidak lagi membahas berapa (dahulu) jumlah produksi dan konsumsi minyak di Indonesia sehingga mampu meraih status net oil exporter, atau mengapa ia keluar dari OPEC, dan lain-lain kecuali sekilas untuk menyambung bahasan. Untuk menyingkat paparan namun supaya tetap akurat pointers-nya nanti, maka data-data yang ditampilkan berbasis praktek dan operasional migas dekade 2013 – 2014, walau sekilas saja.

Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) kita sekarang berkisar antara 1,5 juta - 1,6 juta barel per hari (bph). Itu data teknis. Adalah keniscayaan bila tren konsumsi akan meningkat dari waktu ke waktu seiring dinamika sosial kemasyarakatan, pertambahan penduduk dan terutama hiruk-pikuk politik sebagaimana isyarat “Energy Policy”-nya Guildford (1973), "When it comes to oil is 90% all about politics and 10% its about oil itself” .

Jika diperkenankan menafsir statement Guildford, bahwa tampilan data terkait hal-hal teknis perminyakan mungkin akan ditemui banyak dark number (penggelapan data) sesuai kepentingan dan kemana arah (geo) politik bergerak. Sedangkan 'data kering' saja sering digelapkan demi sebuah onani (menyenangkan diri sendiri) agar dikatakan berhasil, dll apalagi ini 'data yang basah'? Dengan demikian, riil produksi dan konsumsi minyak yang terilis di media massa oleh pihak tertentu (dan kompeten) niscaya belum menggambarkan fakta dan data sebenarnya, karena kentalnya faktor politis.

Di satu sisi, produksi minyak dari 6 kilang di muka tadi berisar 830 ribu - 950 ribu bph dan lifting-nya cenderung menurun akibat faktor operasional dan teknis. Ini juga data-data teknis. Ingat isyarat Guildford di atas. Sedang sisi lain, sisa kekurangan untuk konsumsi BBM kita peroleh lewat impor dari banyak negara seperti Arab Saudi, Aljazair, Malaysia, Cina, Yemen, Australia, Vietnam, Nigeria, Brunei, Papua New Guene (PNG), Pakistan, Rwanda, Oman, Angola, Thailand, Irak, Iran, dan lainnya.

Kajian atas keriskanan supply minyak bahwa 60% kebutuhan impor diangkut via kapal-kapal tanker melalui jalur perairan, dengan kata lain, jika kelak terjadi “ganguan” dimana berakibat tersendatnya pasokan, entah gara-gara ‘kemacetan’ di jalur perairan, ataupun ada masalah politik dengan (negara) pengekspor, mungkin ada gejolak politik di negara (asal) produsen, atau tiba-tiba meletus perang terbuka di jalur perairan tersebut, maka niscaya ketersendatan tersebut akan menjadi penyebab utama atas kelangkaan energi di tanah air. Saat ini, produksi internal baru memenuhi 40% dari konsumsi dalam negeri.

Apa boleh buat, meskipun negeri ini memiliki cadangan strategis nasional tetapi toh berkisar 20-an hari saja. Boleh bandingkan dengan sesama pengimpor minyak seperti Cina, Jepang, Taiwan, Korea Seatan, dll yang memiliki cadangan strategis hingga 100 hari, bahkan khabarnya sudah dinaikkan kapasitasnya menjadi 200 hari.

Pertanyaannya sekarang,”Apakah ketergantungan ini dibiarkan berlanjut, sedang Indonesia memiliki potensi atas ketahanan energi sebagaimana dulu pernah terjadi; bukankah para elit politik dan segolongan pakar sudah memahami anatomi darurat energi, tinggal bagaimana kita mengantisipasi kondisi (ancaman) tersebut?”

(Bersambung ke 2)

Oleh. Hamid Ghuzali

Tak komplit kiranya kalau kita melewati lumpur Lapindo di Porong tanpa pergi ke wilayah kecamatan Gempol yang hanya berjarak 5 km dari lumpur Lapindo. Selain terkenal dengan makanan khasnya yaitu cenil dan klepon, di wilayah ini kita akan menemukan banyak sekali situs sejarah peninggalan era Mpu Sendok di abad ke 9 hingga peninggalan Airlangga dan Majapahit.

Tujuan kita pertama adalah Prasasti Cungrang yang berada di jalan raya Surabaya – Malang masuk kearah barat, tepatnya di Balai dusun Sukci, desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.

Prasasti Cungrang ini dikeluarkan pada hari Jum’at Pahing tanggal 12 Suklapaksa, bukan Asuji tahun 851 Saka atau pada tanggal 18 September 929 Masehi.

Prasasti Cungrang merupakan peninggalan dari Mpu Sindok, yang bergelar Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isana Wikramadharmottunggadewa. Memerintah Kerajaan Medang dari tahun 929 hingga 947 yang memindahkan kerajaan Medang dari Poh Pitu, Kedu ke Watugaluh Jawa Timur.

Kepindahan kerajaan ini bisa jadi erat hubungannya dengan bencana alam yang terjadi di wilayah sana, terutama kalau melihat struktur batuan yang terkubur diwilayah sana (perlu analisa mendalam terutama dalam hubungannya kebencanaan nasional, i.e meletusnya gunung Penanggungan).

Isi dari Prasasti ini adalah Sri Maharaja Rakai Hino Sri Isana Wikramadharmottunggadewa (Mpu Sindok) menurunkan perintah kepada Pu Kuala, agar Desa Cunggrang yang termasuk wilayah Bawang di bawah pemerintahan Wahuta Wungkal dijadikan Sima atau tanah perdikan untuk pertapaan di Pawitra dan prasada silunglung sang siddha dewata rakryan Bawang, ayah rakryan binihaji sri prameswari dyah kbi. Tugas penduduk yang daerahnya dijadikan perdikan ialah memerlihara pertapaan dan prasada, juga memperbaiki bangunan pancuran di Pawitra.

Dari isi prasasti itu, ada dua nama tempat yang perlu mendapat perhatian yaitu Cunggrang dan Pawitra. Wilayah Cunggrang tentunya tidak jauh dari tempat prasasti ditemukan (di Desa Sukci sekarang), Nama Cunggrang terdapat juga di dalam pupuh Nagarakertagama diantaranya Pupuh 58 : Warna I sah nira rin jajawa rin, padameyan ikan dinunun, Mande cungran apet kalanon numabas in wanadealnon Darmma karsyan I parcwanin acala pawitra inaran Ramya nika panunan, lurahlurah bhasa kbidun. Artinya : Tersebut dari Jajawa Baginda berangkat ke Desa Padameyan. Berhenti di Cunggrang, mencari pemandangan, masuk hutan rindang. Kearah asrama para pertapa di lereng kaki gunung menghadap jurang. Luang jurang ternganga-nganga ingin menelan orang yang memandang.

Tentang Pademeyan dapat diidentifikasi dengan Kedamaian yang terletak di sebelah utara Kapulungan. Satu kilometer dari desa Kedamaian ditemukan pula reruntuhan bangunan candi desa Keboireng. Pada pupuh 78 Negarakertagama disebut Desa Keresian seperti berikut: Sampud, Rupit dan Pilan. Pucangan, Jagadita, Pawitra, masih sebuah lagi Butun. Di situ terbentang taman, didirikan lingga dan saluran air. Yang mulia Mahaguru – demikian sebutan beliau.

Dari segi linguis pawitra (bahasa Sansekerta) berarti alat pembersih yang dapat menghilangkan kleca (cacat, dosa, noda), jadi yang mempunyai kekuatan untuk membersihkan atau mencapai sesuatu yang bersih, murni, bebas dari bahaya, keramat, suci atau kudus. Pawitra memang terkenal sebagai nama lama Gunung Penanggungan. Di Pawitra terdapat bangunan pertapaan (sang hyang dharmmacrama ing pawitra) & bangunan pemandian (sang hyang tirtha panenran ing pawitra).

Merujuk ke Pawitra tadi maka kita bisa lanjut ke kunjungan berikutnya yaitu Candi Belahan atau Candi Sumber Tetek.

Akses menuju lokasi, bisa melalui tiga jalur, lewat jalur Watukosek, lewat Raya Gempol-Apollo, atau juga lewat jalur pandaan. 

Akses paling recommended adalah melalui jalan raya Gempol-Pandaan, dari pertigaan Pom Bensin Pelem , menuju ke arah barat dan berjarak kurang lebih berjarak 10 km dari jalan utama melewati desa Jeruk Purut yang jalannya dipaving blok semua. Hal ini dikarenakan sepanjang area tersebut sekarang banyak terdapat penambangan sirtu (pasir & batu) yang diambil dari lereng timur gunung Penanggungan.

Perjalanan dilanjut masuk desa Belahan hingga kurang lebih 30 menit, menyusuri perkampungan penduduk, diselingi dengan hamparan bukit dan persawahan di jalur aspal yang tidak begitu bagus dan menanjak melewati tebing yang curam yang persis seperti gambaran  Negarakertagama pupuh 58 yang menyebutkan berada di tebing yang curam dilereng gunung Penanggungan dengan ketinggian sekitar 700 mdpl.

Candi Sumber Tetek diduga merupakan petirtaan (tempat mandi) yang di peruntukkan bagi kedua permaisuri Raja Airlangga, yaitu Dewi Laksmi dan Dewi Sri. Uniknya, di kedua puting payudara (tetek) Dewi Laksmi  itu mengeluarkan air. Kedua arca itu melambangkan kesuburan. Dulunya di candi itu sebenarnya juga ada arca Wisnu menunggang garuda, yang kini disimpan di museum purbakala Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur.

Yang menarik dari candi ini adalah air yang mengalir dari celah-celah bukit Penanggungan ini tiada habisnya walaupun musim kemarau sekalipun selama berabad-abad lamanya.

Masyarakat Desa Wonosunyo, - Belahan, dan desa-desa lain di sekitarnya sering memanfaatkan air yang keluar dari candi ini untuk kebutuhan air minum sehari hari. Mereka biasanya langsung mengkonsumsi air itu tanpa harus merebusnya terlebih dulu.

Candi Sumber Tetek ini dibangun pada abad ke-11. Hal ini seperti angka tahun yang terpahat pada batu ini, menunjukkan tahun 971 Caka, atau 1049 Masehi. Satu lagi berbentuk batu tegak (menhir) berukuran setinggi pinggang orang dewasa.

Sayangnya, pemerintah daerah atau pengelola situs kurang memperhatikan fasilitas dan sarana penunjang wisata sejarah ini. Warung makanan, toilet, dan tempat parkir yang memadai juga belum terlihat di sana. Tempatnya yang berada di atas pegunungan merupakan nilai lebih yang seharusnya menjadi daya pikat wisatawan. Jalan menuju candi yang rusak berat harusnya menjadi prioritas utama yang harus segera ditangani. Supaya, wisatawan dengan nyamannya bisa mengunjungi warisan Raja Airlangga ini.

Dari atas bukit inilah kita bisa memandang ke utara sebatas mata memandang termasuk kepulan asap dari lumpur Lapindo – Porong akan sangat jelas terlihat dari puncak petirtaan ini.

Acara terakhir tak komplit kiranya kalau kita tidak masuk ke area petirtaan Jolo Tundo yang bisa di akses dari pertigaan Japanan, Gempol kearah Watukosek (Pusdik Brimob) terus belok kiri menuju desa Jolotundo.  Jalan masuknya sangat mulus dan bagus dibandingkan jika kita menuju petirtaan Candi Belahan. Sebelum masuk kesana kita akan melewati wilayah yang disebut Kutogirang yang konon disinilah tempat dilangsungkannya upacara resepsi jamuan makan raja dan para tamunya (Kuto girang diambil dari kata Mahkota yang artinya Tahta dan Girang yang artinya bersenang-senang – Red).

Baik Petirtaan Candi Belahan maupun Jolo Tundo merupakan warisan peninggalan Airlangga dari kerajaan Kahuripan – Kediri dan kedua petirtaan inipun masih terus dipakai oleh penerus kerajaan Majapahit sebagai bagian dari upacara kenegaraan (Jamus Nuswantara) terutama pelantikan Raja dan Permainsuri Raja.

Dalam prosesi di atas khusus untuk air suci biasanya diambil dari Petirtaan Candi Belahan dan untuk siraman calon permainsuri dan raja biasanya dilaksanakan di Petirtaan Jolotundo.

Ada hikmah yang tersirat dari lawatan terakhir ke petirtaan Jalatundo, dimana antara pemandian putri dan pemandian putra terpisah cukup jauh dan ada sebuah tabir.

Hal ini menunjukkan bahwa saat itu etika / tata krama secara Islam sudah masuk dalam upacara kenegaraan sejak ribuan tahun silam.

Tambahan : Sebenarnya disekitaran gunung penanggungan kita akan mendapati puluhan candi-candi dan punden berundak peninggalan mulai dari abad ke 8 hingga ke 16. Salah satu candi yang berada disalah satu bukit Bekel misalnya Candi Putri, Candi Putra, Candi Gentong dan Candi Sinta.

(https://www.facebook.com/notes/ghuzilla-humeid/napak-tilas-kejayaan-nusantara-di-wilayah-gempol-pasuruan/970376349644365?pnref=story)

Oleh. M. Arief Pranoto

Balkanisasi Indonesia? Mungkin topik ini menarik untuk diulas mengingat isue ‘Clinton Program 1998’-nya Amerika (AS) guna memporak-porandakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) meski sayup-sayup, namun terdengar. Betapa republik ini akan dipecah belah sebagaimana nasib negeri-negeri di Kawasan Balkan dulu. Nusantara akan berubah menjadi negara kecil-kecil, serta statusnya hendak disamakan dengan negara kepulauan (polenesia) di Samudera Pasifik semacam Vanuatu, Solomon Island, Selandia Baru, Hawaii, Fiji, Atol Midway, Samoa, Tuvalu, dll. Entah benar, atau cuma rumor belaka, namun pada dekade terakhir ini, isue tersebut telah menjadi bagian masalah yang mutlak harus dicermati di Bumi Pertiwi.  

Tulisan sederhana lagi tak ilmiah ini, tidak lagi menyoal apakah Clinton Program itu ada, nyata atau tidak, “Tak akan ada asap tanpa api”. Mimpi itu ada walau tidak nyata, namun toh kerap berperan dalam kehidupan seseorang. Kentut pun hampir sama, meski tak terlihat tetapi ada dan nyata, terutama ‘berperan’ (menjadi masalah) bagi orang-orang yang menciumnya.

Berbasis analogi di muka, catatan ini coba menguak topik isue di atas melalui beberapa tanda atau indikator. Manakala tanda-tanda orang bermimpi itu bicara sendiri (nglindur), melakukan gerak sewaktu tidur, dsb atau tatkala indikasi orang kentut nampak dari mimik, gerak-gerik tubuh, dll maka dari perspektif inilah kita hendak membuka tabir dimaksud. Sederhana.  

Mari cermati perilaku geopolitik asing di NKRI yang indikasinya berujung pada skema “Balkanisasi Indonesia”. Awal diskusi akan dimulai dari kondisi politik global terlebih dulu, baru kemudian meliuk ke tanah air. Sepakat? Agar tak berkepanjangan, kita mulai semenjak berakhir Perang Dunia (PD) II dekade 1939-1945.

Usai PD II, geliat geopolitik Eropa dan Amerika (AS) terkesan stabil kecuali Inggris yang masih digaduhkan oleh separatis Irlandia Utara (IRA). Kelompok kolonial seperti Belanda, Prancis, AS, Portugis, Sanyol, Inggris, dan lain-lain cenderung diam meskipun secara (silent) sistematis tetap melakukan kendali di bekas negara-negara koloni khususnya kontrol terhadap ekonomi dan politik. Indikatornya tercermin dengan aneka ‘penyatuan negara’ dalam bentuk kerjasama baik ekonomi, politik, maupun pakta pertahanan seperti Five Power Defence Agreement (FPDA), ANZUS, Commonwealth, dan sebagainya.

Melambung sebentar ke depan. Barangkali kegaduhan paling aktual ialah gerakan Occupy Hongkong yang kini terjadi di wilayah ex koloni Inggris tersebut. Momen tersebut dapat diterka (diduga) merupakan implementasi British Geopolitic (BG), dimana pola  perilakunya mencaplok terlebih dulu simpul-simpul transportasi, sebelum akhirnya (menjajah) ke sektor-sektor lain. Ada apa sich di Hongkong (HK)? Dari aspek sumberdaya alam (SDA), HK tidak sedahsyat Xinjiang bahkan tergolong miskin SDA. Namun hebatnya, ia memiliki pelabuhan besar di tepi jalur (perairan) internasional yakni pelabuhan laut (seaport) serta bandara udara (airport) bertaraf internasional. Bahkan seaport HK merupakan 10 pelabuhan tersibuk di dunia, demikian juga airport-nya menjadi pusat transit penting di dunia karena letaknya yang strategis. Itulah sumberdaya HK yang justru menggiurkan bagi negara imperialis seperti Inggris, AS, dan lain-lain.    

Kembali ke era pasca PD II (Perang Dingin). Jika jeli menyimak, banyak kasus kudeta (dan konflik) di negara-negara  bekas jajahan Barat sejatinya cuma ulangan peristiwa. History repeat itself.  Terutama konflik internal yang melanda kelompok negara yang berlimpah dan kaya akan SDA semacam Asia Tengah, Timur Tengah --- oleh Mackinder, keduanya disebut World Islands atau Heartland (jantung dunia)--- dan Afrika (terutama Afrika Utara), dll. Bagaimana dengan Indonesia? Nanti kita ulas.

Tak putusnya konflik-konflik dan/atau kudeta di negara bekas koloni Barat bukanlah faktor tunggal yang berdiri sendiri tanpa dalang dan pemilik hajatan meremot dari kejauhan. Di setiap pagelaran niscaya ada wayang, dalang dan pemilik hajatan. Gerakan wayang tergantung dalang, geliat si dalang niscaya merujuk hasrat si penanggap atau pemilik hajatan. “Pak Dalang, saya ingin lakonnya wayang mbeling!”. Itulah pakem nusantara yang telah menjadi pakem (norma) dalam pagelaran politik global.

Sebagaimana diulas pada prolog tulisan ini, meski cenderung silent bahwa kelompok negara kolonial tetap melakukan kontrol terhadap negara-negara bekas jajahannya. Menjadi circumstance evidence (bukti keadaan) bahkan patern evidence (bukti pola) manakala pelaku kudeta ataupun tokoh-tokoh konflik justru para perwira militer, ataupun kaum intelektual lulusan Barat. Hal ini yang menarik dicermati. Pertanyaan hipotesa, “Inikah modus pemilik hajatan atau sang donatur menagih janji serta meminta bukti loyalitas atas “bantuan”-nya selama ini terhadap si wayang atau dalang; atau jangan-jangan malah mereka disuruh menerapkan disertasi (teori)-nya?”  

Yang diincar oleh asing (pemilik hajatan) tak lain adalah SDA negeri dimaksud, meski isue yang diusung oleh komprador (wayang/dan dalang) melalui blow up media massa berkisar soal demokrasi, HAM, korupsi, pluralisme, intolerans, kepemimpinan tirani, freedom, dan lain-lain. The way thing are done around here. Itulah perilaku (geopolitik) kolonialisme.   

Sedang kelompok negara komunis ---masih dalam pasca PD II--- seperti Yugoslavia, Jerman Timur, Chekoslovakia, Rumania, Polandia, dll cenderung mengutamakan konsolidasi ke dalam dengan ujud menjaga stabilitas internal, menguatkan sentralisasi, indoktrinasi ideologi, dll kecuali Cina dan Uni Soviet terlihat ekspansif, bahkan Cina kian agresif di panggung politik global hingga kini.

Namun dalam pola intervensif, Paman Sam terlihat licik karena kerapkali mengganggu stabilitas negara yang ditarget berdalih membendung komunisme, atau menyebar intoleransi, isue demokrasi, HAM, dan lainnya dengan menumpang pada sisi pluralitas (keberagaman suku dan agama) sebagai sumbu letus. Tetapi anehnya, justru agenda asing tersebut seperti tak disadari ---atau pura-pura tidak disadari--- oleh elit dan elemen bangsa-bangsa dimaksud. Entah kecanggihan penerapan skenario, atau karena cantiknya permainan para komprador di internal negeri, dan lainnya.

Sudah tentu, sebagai konsekuensi logis atas perilaku geopolitik tadi, mutlak mereka harus menjalin berbagai proxy (perpanjangan tangan) dalam rangka menerapkan visi dan misi, atau diciptakan “boneka” bagi kepentingannya di negeri target melalui sosok fenomenal, lembaga swadaya (LSM), capacity building, pembiayaan program kegiatan, gelontoran hibah, dll ---no free lunch--- kepada LSM, individu, organisasi massa bahkan tak ada makan siang gratis bagi pemerintahan di negara-negara target. Sekali lagi, no free lunch atas segala hibah, bantuan (dan utang) di suatu negara.

Diskusi terbatas (3/7/2013) di Global Future Institute (GFI), Jakarta, pimpinan Hendrajit mencatat satu pointers menarik, “Bahwa pola kolonialisme selalu menciptakan tandingan-tandingan”. Misalnya, bila ada organisasi fundamental niscaya akan dilahirkan kelompok lain sebagai counter-nya. Indonesia contohnya, ketika muncul Front Pembela Islam (FPI) yang cenderung radikal, maka dimunculkan Jaringan Islam Liberal (JIL) untuk tandingannya; atau bila eksistensi kaum tradisional menguat, nisaya akan dibentuk entitas modern sebagai tandingan. Sekali lagi, akan selalu muncul tandingan, tandingan dan tandingan dalam perilaku geopolitik kolonialisme.  

Konsep, model serta modus semacam ini akan senantiasa bergulir secara sistematis dan masif di lorong-lorong manapun baik lorong ekonomi, politik, security, dan sosial budaya. Tujuan jelas, agar bangsa (atau negara target) senantiasa gaduh di tataran hilir, dibentur-benturkan dengan pola-pola tandingan di internal supaya skema kolonialisme tak terpantau (deception). Ia jalan terus serta semakin kuat tertancap dalam hal penguasaan ekonomi dan pencaplokan SDA di negara target. Conflict is the protection oil flow.

Sebagai tambahan ilustrasi, ketika muncul kelompok kritis menurut perspektif hegemoninya, entah kelompok "kiri", entah golongan “bersimbol agama”, dan terutama sekali kebangkitan jiwa nasionalis di sebuah bangsa ---- maka Paman Sam siap menyediakan logistik, konsepsi, think tank, kalau perlu membikin ‘pasukan tersendiri’ guna menghancurkan aktivitas tersebut baik secara hard power atau simetris (militer), ataupun secara asimetris (non militer/smart power) melalui cyber troops, gerakan massa, bully, dan lain-lain. Patut dicatat, Arab Spring merupakan contoh langkah asimetris Barat di Kawasan Heartland dan Afrika Utara ---Jalur Sutera--- yang relatif sukses oleh karena berhasil menjungkalkan rezim penguasa kala itu.

Meliuk lagi namun dalam koridor topik. Sebelum kegagalan AS dan sekutu di Afghanistan (2001-2013) dan Irak (2003-2012), invasi (keroyokan) militer memang dianggap metode favorit sebab dinilai efektif meskipun high cost dan membutuhkan restu (kongres) internal serta restu (resolusi) PBB. Dalam praktek, restu internasional pun kadang diabaikan berdalih kepentingan nasionalnya terancam. Doktrin preemtive strike diterbitkan hanya untuk tameng manakala ia menyerang negara lain secara ilegal. “Serang dulu sebelum diserang”.

Pola invasi di atas pernah memetik sukses di Afrika, Timur Tengah, Amerika Selatan, dan lain-lain (Baca: Tangan-Tangan Amerika di Pelbagai Belahan Dunia by Hendrajit dkk). Tapi agaknya, model invasi militer secara terbuka mulai ditinggalkan oleh AS dan sekutu kecuali mungkin bila keadaan memaksa. Mereka kini, lebih meyukai tata cara asimetris yang soft, senyap dan smart bila dibandingkan hingar-bingar peperangan simetris.

Tak boleh diabaikan dalam cermatan adalah, jika di sebuah negara terdapat benih pluralisme baik secara etnis, agama, atau mazhab dalam agama, kultur, aspek historis, dll maka perilaku geopolitik kolonialisme cenderung menunggangi kondisi tersebut dalam rangka destabilisasi negeri dimaksud. Tibet misalnya, atau Xinjiang di Cina, Turkistan Timur, Kashmir (India-Pakistan), Chechnya (Rusia), Baluchistan di Pakistan, Kurdistan (Irak-Iran) dan Sudan, merupakan contoh-contoh nyata. 

Pertanyaannya kini: apakah konflik Syiah-Sunni di Madura, atau ‘bencana sosial’ antara Madura - Dayak di Kalimatan, konflik pribumi versus pendatang di Lampung, tergolong konflik-konflik yang ditungganginya? Entahlah. Mari telusuri berdasar asumsi GFI, Jakarta, “Bahwa mapping konflik dimanapun senantiasa pararel dengan jalur-jalur atau wilayah kaya emas, minyak, gas alam serta tambang lainnya”. Silahkan dicermati, apakah Sumatera, Kalimantan dan Madura ---di lokasi konflik--- itu cuma penghasil jagung, ketela rambat, tempe bongkrek; atau ia memiliki potensi bidang pertambangan? What lies beneath the surface. Apa yang terkandung di bawah permukaan. Itulah analisa berbasis circumstance evidence dan patern evidence di lingkungan penggiat geopolitik dan global review.

Kembali ke balkanisasi negeri ini sebagaimana isue Clinton Program 98, bahwa rencana tersebut (kemungkinan) telah berjalan sejak peristiwa Sambas, Sampit, Ambon, Poso, dll. Ibarat memakan bubur panas dimulai dari pinggiran, republik ini seperti disisir via konflik komunal dari tepian. Inikah strategi "desa mengepung kota"-nya Mao Ze Dong? Sekali lagi, “Entahlah”.

Selanjutnya, tatkala membaca separatisme Aceh dan Papua lebih bercorak ke primordialistik, HAM, atau kue pembangunan yang tidak merata, lalu “Bagaimana dengan lepasnya Timor Timur dulu?” Tak boleh dipungkiri, bahwa fakta bergabungnya Timor  Leste ke dalam NKRI berpola integratif ala Tibet melalui restu Barat guna membendung komunisme. Maka sebagai konsekuensi logisnya adalah, ia akan mudah lepas ketika “restu” dicabut. Tak boleh tidak. Adapun isue HAM sebagai pintu pembuka, dan agenda jajak pendapat setelah hadirnya pasukan asing di Indonesia hanyalah pagelaran yang lazim dijalankan. Itulah balkanisasi dari pinggiran atau sisi luar.

Sementara balkanisasi dari internal (sisi dalam) tampaknya berjalan ‘senyap’ melalui sistem politik multipartai, otonomi daerah (otoda), pemilu langsung, dll. Hampir tidak terpantau bahkan relatif efektif. Lagi-lagi, selain tidak terendus secara vulgar karena selaras dengan gegap demokrasi, juga segenap elit dan mayoritas bangsa asyik bergaduh-ria di tataran hilir hingga hampir kehabisan energi. Ya, terlihat glamour namun tidak menyentuh kepentingan nasional RI. Pada gilirannya, balkanisasi dari sisi dalam justru lebih signifikan dalam proses pelumpuhan Ketahanan Nasional kita yang memang telah lemah sebab didangkalkan baik dari sisi konsepsi maupun implementasi (baca: Hingga Kapan Pengabaian dan Pendangkalan Geopolitik Terus Berlangsung di Indonesia? di www.theglobal-review.com).    

Bahwa contoh riil penerapan metode belah bambu (devide et impera) di negeri plural dapat dipetik via ilustrasi perang sipil di Balkan. Mereka pun terpecah belah menjadi beberapa negara kecil berdasar etnis dan agama. Bosnia-Herzegovina, Kroasia, Montenegro, Serbia, Albania, dan Kosovo adalah ‘anak-anak’ yang lahir dari rahim Yugoslavia, induknya. “Itulah fakta dan realitas balkanisasi” di muka bumi. Fenomena tersebut jika diibarat menyantap kue ulang tahun, maka menyendok kue setelah diiris-iris menjadi potongan kecil akan lebih mudah dan gampang melahab (SDA)-nya daripada ia masih utuh (menyatu).

Analog memakan kue ulang tahun di muka, identik penerapan otoda sejak era reformasi sebagai bentuk negara federal kemasan baru, atau modus multipartai dan pilihan langsung (one man one vote) yang tanpa sengaja telah meluaskan tebaran benih konflik berbasis agama, etnis, politik, ideologi kontemporer, kelompok ---secara berkala---  antara sesama anak bangsa sendiri. Inilah yang kini tengah berlangsung di Bumi Pertiwi.

Dari uraian tak ilmiah dan sederhana di atas, setidaknya dapat kita cermati bahwa upaya balkanisasi di negeri ini telah berjalan masif, sistematis, bahkan senyap karena justru tak disadari oleh mayoritas anak bangsa. Balkanisasi dari sisi luar melalui konflik komunal menyisir dari pinggiran, sedang balkanisasi dari sisi internal melalui sistem politik yang diterapkan dalam konstitusi negara.

Seandainya pola dan perilaku ini dibiarkan terus berlangsung tanpa (ada transformasi) negara hadir secara langsung untuk melindungi segenap tumpah darahnya dan secepatnya take over, tidak lama lagi ---- sekali lagi, tidak perlu menunggu waktu lama niscaya akan ada gelombang balkanisasi di Indonesia. Jangan-jangan, Bumi Pertiwi ini kelak hanya tinggal dongeng bagi anak-anak cucu bahwa konon Indonesia pernah ada, nyata dan berada.

Terimakasih.

Oleh. M. Arief Pranoto

Mungkin inilah akhir bahasan dari tulisan tak ilmiah ini. Pertanyaan asumsinya ialah, “Apakah ISIS merupakan false flag operation bagi kepentingan Barat; atau, benarkah ia sekedar isue pengganti dari skenario al Qaeda yang sudah tutup layar di Irak dulu (2012)?”

LiputanIslam.com (LI) menulis, bahwa al-Qaeda dan afiliasinya hadir di berbagai negara dengan sebutan berbeda. Di Afghanistan namanya “Taliban”, Di Yaman dijuluki “al-Qaeda in Arabian Peninsula”, di Libya bernama “Ansar al-Sharia”, di Nigeria stigmanya “Boko Haram”, di Aljazair bernama “al-Qaeda in Islamic Maghreb”, di Syria disebut “Jabhat al-Nusra”, di Somalia istilahnya “al-Shabab”, sementara di Indonesia? Mereka menyebut diri sebagai Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Dan agaknya, mereka juga tengah membidani ‘kelompok radikal’ di India dan Cina. Entah apa namanya. Apakah ini berarti, bahwa kelahiran ‘Islam Radikal’ kelak di Cina dan India sesuai janji Simon Elliot alias Badaghdai sebagaimana prolog tulisan ini? Entahlah.

Tak bisa dipungkiri siapapun, model afiliasi terpopuler kini adalah ISIS. Mereka itu, entah Boko Haram, atau MIT, al Shabab, Jabhat al Nusra, Ansar al Sharia, bahkan ISIS itu sendiri, sejatinya merupakan ranting atau anak-anak yang lahir dari “rahim” al Qaeda.  

LI menjelaskan, mereka adalah kelompok teroris memakai bendera Islam, menyebabkan kian meluasnya Islamphobia di muka bumi. Mereka penganut ideologi Wahabi Takfiri, yaitu kelompok yang mudah mengkafir-kafirkan pihak yang berlainan faham. Bukankah al Qaeda dibentuk, didanai, dan dipersenjatai oleh AS dengan tujuan untuk mendestabilisasi kedaulatan negara lain? Terutama jajaran negara yang memiliki deposit serta kekayaan SDA yang melimpah. Inilah yang kini berlangsung. Conflict is the protection oil flow!

Terkait uraian LI di atas, retorikanya adalah, “Akankah Boko Haram akan muncul di Nigeria jika ia hanya penghasil gaplek dan tiwul? Apakah bakal lahir al-Shabab, bila geopolitik Somalia tidak memiliki urgensi bagi kepentingan (kolonialisme) Barat? Atau, mungkinkan lahir MIT, kalau Indonesia hanya penghasil jambu mente? Maukah Badaghdi bersumpah melindungi muslim di Cina, jika Xinjiang cuma kota wisata belaka? Bukankah deposit dan potensi minyak terbesar yang dimiliki Cina itu ada di Xinjiang?  

Jelas sudah, ISIS cuma false flag operation. “Operasi bendera palsu”. Seolah-olah bekerja sama (Islam) sebagai kawan, padahal bekerja untuk kepentingan musuh. Semacam deception atau taktik pengelabuhan. Biar kelompok Islam tertentu beranggapan, seakan-akan tengah melakukan misi suci agama menghadapi para adidaya anti Islam, tetapi prakteknya, justru gerakan mereka dalam kendali dan pengawasan agen intelijen seperti CIA, MI-6, Mossad, dan lainnya. Pada gilirannya, gerakan kelompok ini justru merupakan kontra produktif bagi citra Islam itu sendiri. Tersirat tujuannya, agar kaum muslim terstigma sebagai golongan keras kepala, tidak berperikemanusiaan, suka berperang, dll yang tidak mencerminkan layaknya akhlak ajaran Islam.

Mundur sebentar. Kita kilas balik atas ‘penutupan skenario’ al Qaeda di Irak, tatkala tersebar video “kematian” Osama bin Laden yang mayatnya dibuang ke laut. Siapapun mungkin memahami, bahwa Osama (simbol muslim) merupakan ikon aktual sebagai musuh AS dan sekutu pasca Perang Dingin, meski Obama sendiri menilai, Rusia sekarang justru dianggap sebagai ancaman terbesar kedua setelah Ebola, sementara ISIS, al Qaeda dan teroris lainnya menempati urutan ketiga. Apakah ini akibat ‘kekalahan’-nya di Ukraina?

Balik lagi soal radikalisme agama. Jika merujuk “The Clash of Civilization and The Remaking of World Order” (Benturan antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia)-nya Samuel P Huntington, intinya: “Bahwa konflik antara Islam dan Barat merupakan konflik sebenarnya!” Sedangkan konflik antara kapitalis dan marxis sifatnya cuma sesaat dan dangkal. Dari 32-an konflik-konflik di dunia tahun 2000-an, dua pertiganya ialah antara Islam dengan Non Islam, tanpa ia mengurai detail sebab akibat dan kenapa konflik terjadi. Mengapa demikian, inilah yang tengah dijalankan. Opini dibentuk, asumsi-asumsi mulai ditebar bahwa skenario “Barat verus Islam” itu sebuah kebenaran.

Dalam buku “Who Are We? The Challenges to America's National Identity” (2004), Huntington semakin tegas mengilustrasikan ide-idenya, bahwa musuh Barat pasca perang dingin adalah Islam. Meskipun ada embel-embel 'militan' sebagai tambahan, namun di berbagai penjelasan, definisi Islam Militan melebar kemana-mana mengaburkan makna sesungguhnya. Akhirnya, dengan berakhirnya Perang Dingin, Islam (militan) benar-benar menggantikan posisi Soviet (komunis) sebagai musuh utama AS dan sekutu.

Menyimak seluk beluk ISIS dan dinamikanya, kian lama semakin kentara hendak kemana isue itu ‘dilabuhkan’. Silahkan dicermati. Manakala pandangan masyarakat internasional focus atas bombardir pesawat AS dan sekutu kepada ISIS di Syria, maka pertanyaan yang timbul, “Apakah target bombardir hanya ISIS? Bagaimana target inti (militer) Bashar al Assad yang selalu lepas akibat dijegal veto Cina dan Rusia?”  Papan catur telah dihampar, hybrid war berkecamuk semakin dalam.

Obama menegaskan hari Rabu (24/9/2014) di DK-PBB ketika menyetujui resolusi anti gerakan terorisme internasional yang dirancang AS, “Tidak ada solusi militer yang ampuh untuk menumpas terorisme global. Untuk itu harus ada persatuan negara-negara dunia untuk melawan terorisme!” Inilah sikap AS dalam merespon isu-isu internasional untuk menggunakan kekerasan dan tindakan tanpa mandat PBB, hanya berdasarkan kepentingan nasional mereka.

Maka dari perairan pun, 1 (satu) gugus kapal induk terbaru USS George H Bush tengah uji kemampuan, dibantu Cruiser USS Philphine Sea dan Destroyer Arleigh Burke memuntahkan rudal-rudal jelajah. Dari dirgantara, jet-jet tempur puluhan negara jago perang juga membombardir. Retorikanya, “Siapa menjamin, bahwa sasarannya cuma ISIS saja? Siapa berani menjamin, target bidikan tidak akan menyasar ke rakyat sipil dan (militer) Bashar al Assad?”   

Sedang melalui darat, meskipun kaum pemberontak berhasil dipukul mundur dari ibukota Damaskus oleh serdadu Syria, bukankah Amerika (akan dan sudah) men-deploy ribuan ( sekitar 13.000-an personel) melalui Irak? Tinggal dimobilisasi di Tirkit, lalu masuk melalui al Mafrak, kota konspirasi di Jordan, selanjutnya menyeberang ke Syria. Sekali lagi, bidak-bidak telah disusun.

Berbagai matra dan penjuru telah dikepung. Puluhan negara bersemangat menggempur satu negara berdaulat berbekal stigma “mengejar ISIS” atas nama kepentingan nasionalnya namun di negerinya orang, bukannya berbekal resolusi PBB sebagaimana lazimnya hukum internasional. Inikah yang tengah berlangsung? Dunia diam membisu!

Akhirnya tibalah di ujung tulisan ini. Ada beberapa learning points yang bisa dipetik terkait bahasan ISIS dalam perspektif perang hibrida, antara lain adalah:

Pertama, bila diibaratkan permainan catur, ISIS hanyalah pion yang dikorbankan untuk sekedar “membuka pintu” pertahanan dari kelompok negara target (Syria, Irak, dll). Inilah taktik false flag operation. Artinya ketika pintu telah terbuka, maka negara-negara target niscaya bakal diserbu dari berbagai arah dan penjuru;

Kedua, di Irak contohnya, ia (ISIS) cuma sekedar dalih dan sarana ‘comeback’-nya militer koalisi pimpinan Paman Sam setelah sebelumnya dianggap gagal, lalu hengkang (tahun 2003 - 2012-an) dari Negeri 1001 Malam;

Ketiga, sedang peran ISIS di Syria merupakan dalih guna menyerbu secara terang-terangan dengan kekuatan militer meski belum ada mandat (resolusi) PBB, dimana resolusi tersebut senantiasa diganjal oleh veto Cina dan Rusia;

Keempat, dalam forum DK-PBB, ia sebagai alat pemersatu bagi kelompok negara-negara kolonial untuk mensyahkan sikap dan tindakannya, bahwa seolah-olah ada common enemy (musuh bersama) yakni ancaman terorisme global.

Singkat cerita, ISIS adalah “bidak catur” pengganti  Resolusi PBB yang tak kunjung terbit dari DK-PBB. Barangkali, inilah permainan biadab yang ditampilkan dengan tata cara (seolah-olah) beradab!

Oleh. M. Arief Pranoto

Telah dijelaskan di muka walau sepintas, bahwa perang hibrida (hybrid war) merupakan campuran model antara asimetris, proxy, perang informasi (ujudnya bisa propaganda, edit dan kontra berita, penyesatan, dll) serta perang konvensional itu sendiri. Ada kombinasi empat jenis perang dalam prakteknya, atau bisa juga lebih. Artinya, model mana duluan, siapa di belakang, kapan bersamaan, atau bagaimana manuver simultan dengan intensitas berbeda --- maka terpulang dari the man behind the (gun) strategy.

Masih ingat gejolak politik di Libya tatkala tangan-tangan asing menggusur Moamar Khadafi dari tampuk kekuasaannya? Barangkali, itulah contoh aktual perang hibrida. Kendati ada contoh lain di beberapa negara, namun permisalan ini sengaja memilih negara (Libya) di lintasan Jalur Sutera supaya lebih nyambung jika terkait eksistensi ISIS nanti.

Dalam hybrid war, antara metode asimetris, proxy, penyesatan informasi, dan serbuan militer (simetris atau hard power) berlangsung silih berganti. Entah mungkin serempak, atau simultan, dst tergantung situasi serta kepiawaian para pihak. Mari kita breakdown sepintas garis-garis besarnya (benang merah) untuk memahami kronologis.

Bermula dari Arab Spring atau ‘Musim Semi Arab’. Inilah model perang asimetris bermodus seolah-olah gerakan (rakyat) massa sebagaimana pernah menggulung negara-negara Pakta Warsawa dekade 2000-an bertajuk Colour Revolution atau Revolusi Warna.

Apa hendak dikata, meskipun serbuan smart power atau strategi asimetris Barat melalui National Endowment for Democracy (NED) ---ia dijuluki LSM spesialis ganti rezim milik Pentagon, dibiayai oleh Kongres AS--- tergolong sukses menurunkan Ben Ali di Tunisia tanpa tercium bau mesiu, atau mejatuhkan Abdullah di Yaman tanpa bunyi peluru, lalu mendepak Hosni Mobarak di Mesir, dll ternyata ia (Arab Spring) terkendala tatkala merambah Syria, juga mengalami hambatan ketika hendak menyulut Libya. Kenapa contoh kegagalan Arab Spring hanya pada kasus Syria dan Libya (bukan di Iran), oleh sebab pola gejolak di kedua negara hampir-hampir mirip, cuma sedikit berbeda akibat faktor kepemimpinan. Meski sekilas, nanti akan kita ulas perbedaaannya.

Untuk sementara, skenario “Arab Spring”-nya Barat cq NED di Iran, kita abaikan saja. Kurang menarik. Selain gerakannya dinilai gagal, juga tidak ada kelanjutan perang sipil, hanya isue nuklir, embargo-embago politik dan ekonomi, dll. Tak ada lagi manuver atau gerakan massa di lapangan kecuali sesekali via bom-bom provokatif di tengah kota. Sepertinya, manuver politik asing di Iran melalui sisi internal telah ‘terbaca’, sehingga hampir-hampir tak direspon rakyat Negeri Para Mullah atas provokasi serta adu domba oleh media-media (asing) dan LSM setempat.

Kembali ke Libya. Ketika gerakan segolongan rakyat (dan unjuk rasa) berpola Arab Spring tidak meraih respon dari rakyatnya Khadafi, betapa tingkat kesejahteraan para warga relatif baik, maka otomatis provokasi asing melalui isue korupsi, pemimpin tirani, dll yang disebar via media massa dan media sosial dengan corong LSM, terbukti gagal. Modus gerakan massa di Libya tidak sedahsyat saat manuver NED dkk menggulung Tunisia, Yaman, dan Mesir. Pola pun seketika diubah. Modus kolonialisme dinaikkan derajatnya, dari gerakan massa menjadi perang sipil atau pemberontakan bersenjata. Tampaknya, perubahan pola tersebut terjadi pula di Syria yang hingga kini terus berlangsung.

Pada episode perang sipil, terlihat perbedaan seni kepemimpinan antara Khadafi dan Bashar al Assad dalam mengelola situasi yang berkecamuk di masing-masing negara. Dan agaknya, seni masing-masing kepemimpinan menciptakan kondisi yang berbeda pula. Misalnya, bila Khadafi terpancing oleh fluktuatif ancaman di internal negeri, lalu menghajar kaum pemberontak (ciptaan Barat) melalui bombardir pesawat-pesawat tempur. Itulah blunder Khadafi kelak. Sedangkan Assad tetap cool, ia hanya mengayun manuver separatis (bikinan asing) melalui kontra-kontra intelijen. Militer diturunkan oleh Assad di wilayah yang dianggap darurat, itupun tidak secara vulgar dan frontal.    

Pada gilirannya, bombardir terhadap kaum pemberontak direspon secara langsung oleh sekitar 70-an LSM Libya dan internasional guna menjustifikasi stigma bahwa “ada pelanggaran HAM berat” dilakukan oleh Khadafi. Lalu, terbitlah Resolusi PBB Nomor 1973 tentang Zona Larangan Terbang (No Fly Zone). Apa yang terjadi kemudian, bukan sekedar larangan terbang belaka, tetapi Barat dalam hal ini Amerika (AS) dan sekutunya North Atlantic Treaty Organization (NATO) justru balik membombardir Libya. Puluhan negara jago perang yang tergabung di NATO menggempur Libya hingga porak-poranda. Khadafi dinyatakan “tewas?”, pemerintahan (definitif) bubar, pemerintah sementara tak digubris, perampokan harta Khadafi berkedok pembekuan aset-asetnya di luar negeri pun menjadi fenomena, pergolakan senjata bermotif saling klaim SDA di internal negeri terus berlanjut, dan lain-lain. Libya kini, ibarat ladang ditinggal pemiliknya, menjadi rebutan banyak orang. Ia seperti “negara tanpa tuan”.   

Lain Libya, lain pula Syria. Meski terus bergejolak, akibat seni kepemimpinan Assad maka atmosfer politik (global) di Syria berbeda dengan negeri tempat kelahiran Khadafi. Betapa militer negara lain hingga saat ini tidak diperkenankan masuk secara terang-terangan karena belum ada mandat PBB. Upaya untuk menerbitkan resolusi oleh AS dan sekutu senantiasa diganjal oleh veto Cina dan Rusia setiap kali diajukan draft resolusi di forum DK-PBB.

Dengan demikian, kolonialisme di Syria, seyogyanya tidak berubah sejak kegagalan Arab Spring kemarin, dan seyogyanya pula, pergolakan bersenjata masih berpola seperti beberapa tahun lalu yakni perang sipil. Tidak ada bombardir (dan keroyokan) dari koalisi militer pimpinan Amerika, dll. Akan tetapi, manakala terdapat tanda-tanda, isyarat dan sinyalir bahwa koalisi militer Barat telah mulai ‘memasuki’ teritorial Syria, maka pertanyaan yang muncul adalah, “Dari pintu mana mereka masuk; lalu, apa peran ISIS dalam perang hibrida yang terus berkecamuk di Syria?”

Bersambung ke (3)

Oleh. M. Arief Pranoto

Berbagai berita dan kajian tentang Islamic State of Irak and Syam (ISIS), telah banyak kita baca di berbagai media baik cetak, online, elektronik, media sosial, blog pribadi, dll oleh para pakar, peneliti, akademisi, ataupun pengamat. Tentunya dengan beragam sudut pandang serta variatif hasil. Apapun kesimpulan telaah tak boleh dikatakan secara hitam putih: “salah atau benar”, karena selain berbasis fakta serta data-data, kajian tersebut juga menggunakan teori, postulat, asumsi, ataupun perspektif tertentu sebagai pisau bedahnya. Syah-syah saja.

Pendapat saya perihal ISIS pun sebenarnya sudah ada di tiga buah artikel, antara lain (1) “False Flag Operation Mengkambinghitamkan ISIS?”, (2) “ISIS, Stigma Lanjutan Pengganti Isue Al Qaeda”, dan ke (3) “ISIS: Alat Yahudi Menggapai Israel Raya”. Tulisan kali ini yang keempat.

Judul pertama adalah tanggapan atas artikelnya Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute, Jakarta, yang bertajuk: “Strategi Sarang Lebah” ala CIA, MI-6 dan Mossad.  Inti komentar saya, bahwa isue ISIS kelak ---seperti isue-isue sebelumnya--- akan dijadikan alat dan pintu masuk ke negara target. Target siapa? Target dari koalisi militer pimpinan Amerika (AS). ISIS hanyalah false flag operation, sebagaimana dulu Paman Sam membidani serta memelihara al Qaeda dan Taliban, kemudian setelah besar dijadikan “tumbal hegemoni”-nya, justru diperangi sendiri oleh AS dan sekutunya dengan berbagai dalih.

Untuk artikel kedua ---masih menanggapi tulisan Hendrajit--- lebih menitikberatkan pada “stigma bergerak”. Artinya apapun penggebyaran isue oleh media massa milik (berafiliasi) Barat soal radikalisme Islam (entah Boko Haram, ISIS, dll), hanyalah isue lanjutan pengganti stigma al Qaeda yang dinilai gagal dalam pagelaran War on Terror (WoT) karena ikonnya, Osama bin Laden sudah “tewas” di Pakistan. Secara tersirat, al Qaeda dinyatakan tutup buku karena malah menyebabkan krisis ekonomi bagi ‘sang empu’.

Sedang tulisan ketiga agak sedikit berbeda dibanding sebelumnya, selain perspektifnya tak lazim yaitu Erezt Israel (Negara Israel Raya), cita-cita Zionist yang belum tercapai. Ya. Ambisi bangsa Israel hingga kini, memang menginginkan teritorialnya sebagaimana Raja Salomo (Nabi Sulaiman) yang dulu membentang antara Pantai Barat Syam (Lebanon dan Syria) hingga ke tepi sungai Eufrat (Kawasan Barat Iraq). Pantaslah bila isue dan “lembaga”-nya bertitel “Irak dan Syam” (ISIS), bukan cuma “Syria”, tetapi Negeri Syam yang meliputi Lebanon, Irak, Palestina, Jordania (http://id.wikipedia.org/wiki/Syam). Bukankah publik global mengakui teritorial Israel hanya seluas sekarang ini, bahkan beberapa negara di dunia termasuk Indonesia pun masih belum mengakui keberadaan Israel sebagai negara?

Sebelum melangkah jauh, kita urai sedikit tentang ‘perang hibrida’ yang menjadi perspektif kali ini. Catatan ini, tidak lagi bicara mengenai definisi secara lengkap, atau epistimologi, ontologi, aksiologi, dll terkait sifat dan karakteristik perang, kecuali mungkin hanya sedikit guna mengantar bahasan (menyambungkan) semata. Tak ada maksud menggurui siapapun, terutama pihak-pihak yang berkompeten, atau lebih ahli, dll. Artinya, jika timbul perbedaan pendapat, anggaplah kewajaran yang perlu didiskusikan kembali tanpa harus mengabaikan substansi.

Sekilas Perang Hibrida

Meski dalam sedikit hal kurang selaras isi paparan KSAD, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tentang ‘perang asimetris’, akan tetapi untuk jenis perang-perang lainnya, saya sangat sepakat. Menurutnya, sifat dan karakteristik perang telah bergeser seiring dengan perkembangan teknologi. Kemungkinan terjadi perang konvensional (perang militer terbuka) semakin kecil. Ada tuntutan kepentingan kelompok untuk “menciptakan” perang-perang jenis baru yang meliputi perang asimetris, perang proxy, dan perang hibrida.

Perang asimetris adalah perang antara belligerent atau pihak-pihak berperang yang kekuatan militernya sangat berbeda. Jujur saja, inilah "isi materi" yang (saya) kurang sepakat. Esensi dan kharakter peperangan asimetris tidak hanya antara pihak serta kekuatannya, namun lebih kepada peperangan dengan medan tempur yang luas meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dll dilakukan secara nir-militer (asimetris). Peperangan antar pihak-pihak yang tak berimbang sebagaimana pemaparan Pak Gatot di atas, lebih cenderung disebut taktik gerilya, modus pemberontakan, dsb (baca: Meluruskan Makna dan Hakekat Perang Asimetris di www.theglobal-review.com). Silahkan didiskusikan lebih dalam. 

Selanjutnya, perang proxy atau proxy war ialah konfrontasi antardua (negara) kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi konflik langsung yang beresiko kehancuran fatal. Ada pihak ketiga sebagai pemain pengganti, biasanya negara kecil, namun sering juga nonstate actors seperti LSM, organisasi massa, Multinational Corporations (MNCs), kelompok masyarakat, perorangan, dll. Dan dalam perang proxy ini, sulit dikenali siapa kawan dan siapa lawan karena musuh dikendalikan nonstate actors dari kejauhan.

Sedangkan perang hibrida, merupakan perang yang menggabungkan (kombinasi) teknik perang konvensional, perang asimetris, proxy, perang informasi, dll untuk mendapat kemenangan atas pihak lawan. Pada saat kondisi kuat, perang konvensional dilakukan untuk mengalahkan pihak lawan. Namun, pada saat situasi kurang menguntungkan, cara-cara lain dilakukan untuk melemahkan pihak musuh. Intinya, perang hibrida adalah kombinasi dari perang konvensional, dan jenis-jenis perang baru sebagaimana sekilas diurai di atas.

Kita kembali ke ISIS lagi. Setidaknya, sejak dideklarasikan tanggal 29 Juni 2014 oleh Abubakar al-Baghdadi (sebagai Khalifah), bendera ISIS semakin berkibar, kian mengglobal. Entah kenapa, media-media mainsteam aktif menggebyarkan kiprah serta kekejamannya (menyembelih manusia) yang merupakan ‘core business’-nya daripada modus bom-bom bunuh diri seperti lazimnya. Al Baghdadi yang ternyata bernama Simon Elliot ---agen Mossad, Badan Intelijen Israel--- memiliki misi guna memperluas wilayah ISIS dari mulai Allepo di Syria hingga ke Propinsi Diyala, Irak Timur sebagaimana wilayah Erezt Israel yang dicita-citakan Israel.

Melalui Al Furqon sayap medianya, al-Baghdadi mengingatkan umat Islam yang tertindas di (Cina, India), Palestina, Somalia, Jazirah Arab, Kaukasus, Syam, Mesir, Irak, Pakistan, Iran, Afghanistan, (Philipina, Indonesia), Tunisia Iran, Libya, Aljazair dan Maroko perlu segera dibantu. Ia bersumpah untuk “memberi pertolongan dan membalas” secara setimpal atas penindasan terhadap umat Islam tersebut.

Retorika pun muncul, “Mengapa sumpah al Baghdadi hanya ditujukan kepada bangsa di negara-negara yang kaya (potensi) sumberdaya alam/SDA, dan wilayah yang memiliki derajat geopolitik tinggi dari perspektif (konflik) politik global?” Kenapa ia tidak melindungi Malaysia, atau Singapore, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan lainnya; apakah karena mereka telah masuk orbit pengaruh AS dan sekutu?  Retorika ini tidak untuk dijawab agar catatan ini dilanjutkan.

Bersambung ke (2)

Berlarutnya peperangan di Ukraina hingga kini, bukanlah faktor (tunggal) berdiri sendiri yaitu konflik intrastate antara faksi-faksi di internal Ukraina sendiri, namun lebih terbaca sebagai konflik antar negara-negara di sekelilingnya, lalu mereka meletakkan Ukraina hanya sebagai medan tempur (proxy war) belaka. Memang, pasca Perang Dunia (PD) II, pola konfigurasi konflik global yang dimainkan adidaya sering menggunakan proxy war sebagai modus guna meraih kepentingannya.

Pada catatan kali ini, saya mencoba tampilkan beberapa perspektif dalam memandang motif konflik di Ukraina yang hingga tulisan ini terbit, masih berkecamuk bahkan terkesan semakin meluas dengan tertembaknya MH17 milik Malaysia yang melintas di wilayah (udara) konflik.

Perspektif pertama akan saya cermati melalui Revolusi Oranye dimana populer sebagai modus kolonialisme berkedok “gerakan rakyat” era 2004-an di Ukraina. Pendekatan kedua dari kajian geopolitik dan elemen turunannya. Sedang perspektif ketiga via motif currency war (perang mata uang). Sudah barang tentu, baik perspektif pertama (Orange Revolution) maupun pisau kajian kedua (geopolitik) telah lazim digunakan para analis konflik (global) sebagai cara pandang. Mungkin currency war dianggap perspektif baru dalam mencermati konflik di Ukraina. Pada topik (currency war) ini, akan dibahas agak panjang lebar dibanding perspektif pertama dan kedua. Inilah uraiannya secara sederhana.

Revolusi Oranye

Terlalu panjang jika mengurai latar belakang dan seluk beluk Revolusi Oranye, maka untuk menyingkat catatan ini, kita awali saja dari pemilihan presiden di Ukraina. Intinya ialah, ada modus pengerahan massa yang dimainkan oleh Barat dalam rangka menggagalkan kemenangan Yanukovich yang pro Rusia pada pemilu 2004. Selanjutnya gerakan massa tersebut dipotret oleh berbagai media (asing) sebagai Revolusi Oranye.

Singkat cerita, kubu Yuschenko pro Barat kalah tipis dalam pemilu (pilpres) melawan Yanukovich yang pro Rusia. Tetapi melalui pemanfaatkan media-media massa Barat dan beberapa LSM global, kubu Yuschenko berhasil membentuk opini publik bahwa Yanukovich berlaku curang saat pemilihan umum. Gejolak massa pun merebak dari kubu Yuschenko. Episode kekerasan pasca pemilu yang marak, dijadikan dalih oleh pihak internasional untuk turun menengahi. Barangkali inilah skenario yang memang dipersiapkan, yakni hadirnya ‘organ-organ asing’ di internal Ukraina.

Yuschenko minta pemilu ulang melalui Mahkamah Agung (MA). Akhirnya dilaksanakan pemilu ulang pada 26 Desember 2004 dan dimenangkan oleh Yuschenko. Kemenangan kubu Yuschenko yang didukung Barat pada pemilu ulang dikenal sebagai “bangkit”-nya Revolusi Oranye di negara berpenduduk 46 juta ini. Di sini modus operandi Amerika Serikat (AS)-Uni Eropa (UE) terlihat sangat masif dan sarat kontroversi.

Pada gilirannya, gerakan rakyat ini sering dijadikan modus oleh kolonialisme Barat dalam menata ulang “boneka”-nya di dunia, salah satu contohnya ialah gerakan massa pada beberapa negara di Jalur Sutera yang dikenal dengan sebutan “Musim Semi Arab” atau Arab Spring.

Manakala hybrid konflik horizontal-vertikal yang diawali dengan aksi massa pro Yuschenko dinilai sebagai Revolusi Oranye jilid kedua, maka dengan merujuk uraian di atas, sudah bisa ditebak siapa sesungguhnya bermain di belakang aksi-aksi jalanan sampai aksi kekerasan di Ukraina hingga sekarang.

Buffer Zone, Gas Weapon dan Faktor Geopolitik

Kenapa Ukraina dijadikan ajang perebutan para adidaya? Inilah bahasan yang mungkin lebih menarik daripada kajian melalui Revolusi Oranye. Tak bisa dielak. Peran Ukraina sebagai buffer zone (daerah penyangga) sesungguhnya lebih kepada kepentingan geopolitic of pipeline (jalur pipa). Tampaknya peristiwa ini mirip dengan “takdir” geopolitik Syria yang juga diperebutkan oleh adidaya Barat dan Timur. Artinya selain faktor geostrategy position di Jalur Sutera, juga karena keberadaan jalur pipa. Betapa aliran pipa gas dan minyak yang melewati Syria bersifat antar negara, bahkan lintas benua. Setidaknya, demikian pula jalur pipa gas Ukraina, meski skalanya tak sebesar punya Syria, tetapi cukup signifikan bagi negara-negara yang tergantung atas pasokan gas dari Rusia.

Selanjutnya urgensi buffer zone misalnya, tatkala Putin menghentikan pasokan gasnya yang mengalir melalui pipa di Ukraina pada 1 Januari 2006 sewaktu terjadi sengketa gas (2006-2009) antara Rusia – Ukraina, ternyata berdampak sangat dahsyat. Tidak cuma Ukraina yang menjerit kekurangan gas, tetapi hampir merata di seluruh Eropa berteriak kurang pasokan akibat penutupan kran gas dimaksud. Kenapa demikian, betapa 80% ekspor gas Rusia yang menuju Uni Eropa (UE) melalui jalur lintasan pipa Ukraina. Maka tatkala diputus atau dihentikan aliran di-“titik simpul”-nya, niscaya menjerit para (negara) konsumen di hilir jalur pipa tersebut. Dalam konteks ini, Ukraina adalah simpul jalur gas, sedang posisi UE dan negara sekitarnya ada di hilir perpipaan. Inilah gas weapon (senjata gas) Beruang Merah terhadap jajaran UE yang dapat digunakan sewaktu-waktu. UE dan negara lain yang tergantung atas gas Rusia, sejatinya dalam kendali total Beruang Merah.

Latvia misalnya, tergantung 100% atas gas Rusia termasuk diantaranya Slovakia, Estonia dan Finlandia. Untuk Bulgaria, Lithuania dan Czech Republik bergantung lebih 80%. Sedang yang bergantung 60% antara lain Yunani, Austria dan Hongaria. Secara global, ketergantungan UE atas gas Rusia mencapai 80% lebih. Dan betapa rawan lagi riskan manakala hampir semua aliran gas dari Rusia untuk UE, mutlak harus melalui jalur pipa di Ukraina.

Sedang dari perspektif geopolitik, perebutan Ukraina lebih terinspirasi oleh teori Sir Halford Mackinder, British (1861-1946). Ajarannya, entah dijalankan oleh Rusia, atau justru tengah diterapkan oleh Barat itu sendiri, entah siapa mendahului. Bahwa teori Mackinder berpangkal pada pernyataannya dalam buku “The Geographical Pivot of History” (1904):

“Who rules East Europe, command the Heartland; Who rules the Heartland, command the World Islands; Who rules the world islands, command the wolrd”

(Terjemahan bebas: “Siapa mengatur Eropa Timur, akan mengendalikan jantung dunia (Asia Tengah); Siapa mengatur jantung dunia/Asia Tengah, maka akan mengendalikan Pulau Dunia (Timur Tengah); Siapa mengatur Timur Tengah maka akan memimpin dunia”).

Tampaknya terjawab sudah, kenapa Ukraina menjadi rebutan para adidaya dalam hal ini Rusia cq Yanukovich versus Barat (Amerika dan UE) cq Yuschenko. Rekomendasi Mackinder terang benderang, bahwa bila ingin memimpin dunia, maka siapapun harus mengkontrol Eropa Timur terlebih dulu, dan Ukraina merupakan pintu pertama menuju Eropa Timur. Akhirnya bisa dimaklumi bersama, mengapa Ukraina menjadi proxy war antara Rusia melawan Barat, selain daripada faktor buffer zone di atas.

Perang Mata Uang

Dinamika politik global mengajarkan, jika mencermati hegemoni ---kekuasaan tertinggi--- sebuah bangsa atas bangsa-bangsa lain, atau menilai kadar pengaruh kekuasaan (power) suatu negara terhadap negara lain, lihatlah dari beberapa aspek. Terkait judul tulisan ini, saya ingin melihat dari aspek currency (mata uang), baik peredaran, transaksi, penggunaan, kualitas bahan, dan lain-lain. Itulah kelaziman yang sering terjadi, meski hal ini baru sebatas asumsi penulis tetapi sepertinya hampir menjadi semacam teori. Sudah barang tentu, konsekuensi logis atas peraihan hegemoni dimaksud akan berimplikasi timbulnya currency war (perang mata uang) oleh para adidaya terkait.

Sejarah currency war memang relatif panjang dan uniqnya, terjadi diam-diam. Mungkin boleh disebut ‘perang senyap’. Maksudnya, kendati pertempuran tak tergelar secara terbuka dan transparan sebagaimana layaknya perang konvensional (militer), tapi diyakini banyak kalangan bahwa perang tersebut berlangsung secara sistematis lagi terstruktur.

Saya melihat ada dua indikasi (tanda) untuk membuktikan bahwa perang mata uang itu ada dan nyata, serta terjadi secara massif di muka bumi. Indikasi pertama ialah terbitnya Kesepakatan Bretton Woods; sedangkan tanda atau indikasi kedua, akan ditelusuri melalui alasan dari invasi militer koalisi pimpinan AS sewaktu mereka menyerbu Saddam Hussein di Irak, dan lain-lain.

Sekilas Bretton Woods

Rujukan awal perang mata uang dalam catatan ini, adalah Bretton Woods Agreement yang diprakarsai oleh Paman Sam pasca PD II. Meski pendiriannya, tidak disuratkan secara terang benderang. Politik praktis itu bukanlah yang tersurat melainkan apa yang tersirat. Maka inilah potret superpower berupaya (mendominasi) daripada penggunaan mata uang tertentu (dolar AS) di muka bumi.

Tahun 1944, Paman Sam, sang pemenang Perang Dunia, menggelar Perjanjian Bretton Woods guna menggagas sistem keuangan internasional. Acara tersebut dihadiri 44 negara Barat dimana inti kesepakatannya, “bahwa negara-negara tidak lagi menggunakan emas sebagai alat transaksi internasional, melainkan dengan dolar yang di-back up atau dijamin emas”. Paman Sam menjamin setiap kertas dolar yang dicetak di-back up oleh emas di bank dalam jumlah tertentu.

Mungkin timbul pertanyaan, kenapa para adidaya lainnya semacam Inggris, Prancis, Jerman, dll begitu “patuh” serta menerima perjanjian tersebut? Betapa para adidaya saat itu dalam kondisi lemah akibat PD I dan PD II. Selain itu, bank AS tercitra dan dicitrakan (propaganda) memiliki cadangan emas terbanyak di dunia. Negara-negara lain diminta mempercayai mata uang dolar, sebab bank-bank AS menyimpan dua pertiga emas dunia.

Akan tetapi dalam perjalanan Bretton Woods, AS pun menyerah. Ia tak mampu menjamin setiap dolar yang dicetak dengan emas karena permintaan terus meningkat. Berbagai isue pun menyeruak bahwa kondisi itu memang diciptakan serta dianggap sebagai tahap dari sebuah grand stategy para elit penggagas Bretton Woods.

Logikanya, jumlah emas itu terbatas, sedang kebutuhan dolar --- dari waktu ke waktu--- niscaya akan meningkat dan meningkat. Sementara dolar terus dicetak serta disebar semau si pemilik percetakan (The Fed) dan sudah barang tentu, emas penjamin di belakang dolar tidak lagi sesuai (sebanding) harapan pada Perjanjian Bretton Woods.

Tahun 1971 lebih mengejutkan lagi, karena secara sepihak AS keluar dari kesepakatan tersebut serta menyatakan tidak lagi terikat pada Bretton Woods. Maknanya dolar tidak ada lagi di back-up oleh emas. Dunia terhenyak seketika. Inilah yang dikhawatirkan banyak kalangan di awal pendiriannya dulu. Apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Dunia terlambat menyikapi. Dolar terlanjur mengglobal serta menjadi idola di berbagai penjuru dunia. Ia menjadi alat tukar (transaksi) internasional. Logika awam pun menyeru, bahwa sejak dekade 1971-an, sebenarnya publik global telah jatuh dalam penjajahan bank AS yang secara leluasa mencetak dolar.

Sementara di AS sendiri, satu-satunya lembaga pencetak dolar ialah The Fed (Federal Reserve Bank of New York). Tetapi sungguh ironis, (awalnya) bank ini bukan bagian atau milik pemerintah AS, tetapi murni swasta bahkan dimiliki bukan oleh warga negara Paman Sam, melainkan kepunyaan konglomerat Yahudi-Zionis dari klan Rothschild cs, antara lain Rothschild Bank of London, Rothschild Bank of Berlin, Warburg Bank of Hamburg, Warburg Bank of Amsterdam, Israel Moses Seif Bank of Italy, Lazard Brothers of Paris, Citibank, Goldman & Sach of New York, Lehman & Brothers of New York, Chase Manhattan Bank of New York, dan Kuhn & Loeb Bank of New York. Inilah yang kini terus berlangsung.

Alasan Militer Barat Menginvasi (Saddam Husein) Irak

Masih ingatkah dalih invasi militer Barat ke Irak dekade 2003 kemarin? Jawabannya singkat: “Saddam Husein menyimpan senjata pemusnah massal”. Ya, inilah stigma yang ditebar oleh Barat sebagai ‘pintu masuk’ menduduki Irak. Itu pula, sejatinya pola-pola kolonialisme (berulang) guna mengintervensi negara berdaulat lainnya, kendati modus dan kemasan berbeda, tetapi hakiki polanya sama. Tak berbeda. Afghanistan contohnya, akhirnya porak-poranda karena stigma al Qaeda; Timor Timor lepas dari NKRI pun akibat isue HAM yang digebyarkan asing dan anteknya, atau Mali diserbu NATO karena stigma Islam Radikal, atau Nigeria diserbu militer asing sebab isue Boko Haram, dan lain-lain.

Tak boleh dipungkiri siapapun. Isue yang teranyar kini adalah Islamic State of Irak and Suriah (ISIS). Lihat saja, negeri mana yang terjangkit virus ISIS, kemungkinan bakal menjadi target baru dan ‘ladang garapan’ dari kaum kolonialisme global, terutama bagi kelompok negara/wilayah yang memiliki deposit besar atas minyak, emas dan gas alam.

Retorika pun muncul, jika Nigeria cuma penghasil enceng gondok, akankah ada Boko Haram disana? Atau seandainya Mali hanya penghasil ketela rambat, adalah Islam radikal tumbuh subur pada negeri kecil, di belahan Afrika? Kenapa ISIS tak tumbuh subur di Singapore, atau di Malaysia? Let them think let them decide.

Dalam benak saya, entah Boko Haram, entah ISIS, dll itu hanya stigma ciptaan pengganti isue al Qaeda yang dalam skenario War on Terrorism (WoT) sudah tutup buku karena sang jagoan, Osama bin Laden telah “tewas” di Pakistan. WoT dinilai gagal, terutama tatkala dijadikan dalih menginvasi Afghanistan dan Irak, bahkan WoT justru dianggap biang krisis global yang diawali krisis ekonomi yang menerpa kelompok negara terlibat dalam perang di Irak dan di Afghanistan (lebih 10-an tahun). Agaknya sharing saham antara AS, NATO dan ISAF dalam perang di kedua negara Arab tadi, tidak memperoleh hasil signifikan, maka kebangkrutan pun menganga di depan mata. Inilah petualangan perang simetris terlama dalam sejarah militer di Amerika, selain dianggap perang yang menghabiskan pundi-pundi emasnya.

Kita kembali ke Irak sewaktu zaman Saddam Hussein untuk melanjutkan bahasan soal perang mata uang. Setidak-tidaknya, munculnya euro sebagai mata uang baru membawa perubahan signifikan bagi peta politik global. Secara currency, setelah muncul euro, dolar AS bukan lagi mata uang terkuat lagi di dunia. Euro dikhawatirkan menggantikan posisi dolar sebagai alat transaksi antar negara. Pamam Sam sangat panik atas fenomena euro yang semakin populer dan meroket melebihi kadar dolar. Artinya, jika kelak posisi euro menggantikan dolar, niscaya akan terjadi krisis yang super parah di AS. Betapa supply dolar lebih banyak dibanding demand-nya, selain nilainya pasti jatuh, juga berpotensi muncul fenomena ‘tsunami dolar’, dimana gelombang dolar pulang kembali ke negeri asalnya menjadi kertas-kertas tak berharga. Inilah yang ditakutkan para elit Paman Sam.

Agaknya Saddam membaca peluang ini dalam manuver politiknya melawan Paman Sam. Cadangan devisa Iraq yang berupa dolar diganti euro. Dari penukaran mata uang ini, Iraq menangguk untung ratusan juta dolar saat nilai euro naik. Kemudian Iraq mengumumkan hanya menerima mata uang euro bila ada negara yang hendak membeli minyak bumi di negaranya. Langkah-langkah Saddam benar-benar memukul telak posisi AS di dunia internasional. George Bush dkk panik bukan kepalang.

Sudah barang tentu, bila manuver politik Saddam tak segera dihentikan bakal menjadi blunder serta membahayakan ekonomi AS di kemudian hari. Ya, langkah Saddam diyakini bisa menimbulkan ‘gelombang (imitasi/meniru) menolak dolar’, yaitu dorongan terhadap masyarakat dunia untuk mengikuti langkah pemerintahan Iraq demi keuntungan masing-masing negara. Terutama kelompok negara penghasil minyak yang bertolak belakang secara ideologis dengan AS, seperti Iran, atau Venezuela, Bolivia, Rusia, dll.

Akhirnya Bush mengambil langkah penyelamatan ekonomi dengan menjalankan skenario penyerbuan terhadap Saddam Husein melalui (pintu) isue senjata pemusnah massal. Langkah ini sendiri, sebenarnya sempat menimbulkan kontroversi di internal negeri apalagi di lingkup eksernal, karena memang merugikan AS baik dari sisi ekonomi maupun citra politik di panggung global. Skenario Bush harus menginvasi Iraq, kemungkinan berbasis asumsi, bahwa ‘buntung kaki lebih baik daripada mati’. Apa boleh buat. Melalui doktrin preemtive strike ---yang juga masih kontroversi--- oleh sebab hanya berbasis asumsi, Iraq pun dikeroyok habis-habisan secara militer meski hingga sekarang tak terbukti adanya senjata pemusnah massal.

Akhirnya dapat dipahami bersama, bahwa invasi militer koalisi pimpinan AS ke Bumi 1001 Malam, selain motifnya pencaplokan sumberdaya alam (minyak), juga dalam rangka menghentikan gerak laju euro di panggung global. Itulah indikasi kedua adanya currency war di muka bumi sebagaimana disebut pada prolog artikel ini.

Sebenarnya masih banyak tanda lain tentang keberadaan currency war yang berlangsung sistematis dan massif di dunia. Invasi militer AS dan NATO ke Libya misalnya, bahwa Resolusi PBB Nomor 1973 tentang No Fly Zone yang mandatnya diberikan kepada AS dan NATO untuk menyerbu Libya dengan dalih “pelanggaran HAM”, tersiratnya jelas untuk menghadang program Moamar Gaddafi yang hendak menerbitkan mata uang emas (dinar), dan sudah tentu jika rencana Gaddafi terealisir maka bakal meng-KO dolar!

Konflik Ukraina: Perang Dolar Versus Euro?

Mengutip apa yang dikatakan oleh Umar Ibrahim Vadillo, penulis buku The End of Economics, dimana cuplikan pernyataannya selaras dengan tema artikel ini:

“Lihatlah ini (Vadillo memperlihatkan uang rupiah logam dan kertas), sebenarnya ini hanyalah ilusi. Begitu banyak orang berlomba meraih kertas dan ilusi ini. Mereka seperti terhipnotis untuk meraih secarik kertas yang tidak berguna ini. Kita seperti bertindak untuk menggapai sesuatu yang tidak ada (nyata). … Hanya dengan memproduksi tumpukan kertas (dolar), Amerika dapat membeli banyak hal tanpa perlu bekerja. Yang mereka butuhkan hanya membuat seluruh dunia terhipnotis dengan sistem yang mereka terapkan” (Dina Y. Sulaeman, Ilusi Uang Kertas, http://dinasulaeman.wordpress.com/2010/08/10/ilusi-uang-kertas/).

Ya. Menurut Vadillo, bahwa uang kertas dolar termasuk juga uang-uang kertas lainnya hanyalah sekedar ilusi. Terlebih semenjak Paman Sam keluar secara sepihak dari sistem Bretton Woods Agreement tahun 1971, bahwa setiap lembaran dolar berapapun nominal tertulis, sejatinya hanya seharga biaya cetak yakni 4 sen, oleh karena dolar sudah tak lagi berjamin emas. Hal ini sangat berbeda dengan dinar (uang emas), atau euro yang berbahan europium (http://en.wikipedia.org/wiki/Europium). Seperti halnya dinar, euro bukanlah uang kertas.

Euro itu terbuat dari logam. Prinsipnya sama dengan dinar. 1 (satu) dinar di zaman Nabi sama dengan 2 (dua) kambing. Apabila hari ini ada uang 1 (satu) dinar ditukar, harganya lebih kurang 4 juta rupiah. Dan kalau uang dinar itu dihancurkan, kemudian dibawa ke toko emas, harganya tetap 2 (dua) kambing. Akan tetapi jika rupiah atau dolar dikoyak-koyak, niscaya tidak laku!

Europium itu dipakai untuk mencetak uang euro itu bukanlah kertas, tetapi metal. Jika 100 euro dikoyak-koyak atau dirobek-robek, dihancurkan, kemudian dijual kembali maka harga “europhium”-nya tetap 100 euro (http://paisolo.wordpress.com/2014/03/31/yusril-indonesia-punya-baterai-abadi-dan-europiah/).

Dengan demikian, apapun strategi yang akan diusung Paman Sam dalam ‘perang mata uang’ melawan euro akan sia-sia, karena dari sisi kualitas, kadar, bahan dan terutama kepercayaan masyarakat internasional ---secara perlahan namun pasti--- bakal beralih ke euro. Mungkin soal waktu saja.

Selanjutnya pada proxy war di Ukraina, dimana AS cenderung mengkedepankan UE (NATO) ketika melawan anasir-anasir yang (pasti) didukung Rusia, maka seperti ulo marani gepok, kata orang Jawa. UE dikorbankan. Ibarat membunuh dirinya sendiri, atau AS sengaja hendak menghancurkan Eropa Barat. Pertanyaannya sederhana, apakah pakar geopolitik dan ahli strategi di Paman Sam tidak memahami bahwa UE sangat tergantung pasokan gas dari Rusia?

Sebagaimana uraian di atas, Rusia memiliki senjata (gas weapon) terhadap Eropa yang berupa aliran gas melalui pipa Ukraiana. Jika kelak kesabaran Putin di ujung batas serta ia berkehendak, cukup dengan sekali putar (tutup) kran gas ke Ukraina, maka UE pasti menjerit dan daratan Eropa menjadi beku. Ya, Eropa akan menjadi sejarah masa lalu, sebagaimana Uni Sovyet dulu hancur berkeping-keping.

Dan terkait perang mata uang yang berlangsung secara sistematis dan massif di muka bumi, terutama antara dolar melawan euro, sesungguhnya konflik di Ukraina adalah bagian episode serta upaya Paman Sam untuk menghancurkan uero. Inilah “motif lain” dalam peperangan di Ukraina.

Terimakasih

Oleh. M. Arief Pranoto

Barangkali agak berbeda cara, antara kajian atau analisa hukum, analisa intelijen dibanding dengan kajian (peristiwa) politik. Sebuah kajian politik ---seperti juga analisa hukum dan intelijen--- memang memerlukan fakta dan bukti-bukti baik formil maupun materiil, dll dalam rangka mendukung validitas makalah, namun apakah itu mutlak? Belum tentu. Siapa otak pembunuhan Jeff Kennedy, adakah fakta-fakta hukumnya? Konon Moamar Gaddafi masih hidup, apa bukti materiilnya? Katanya Osama bin Laden itu “boneka”-nya Central Intelligence Agency (CIA), mana bukti formil hitam di atas putih?

Beberapa pertanyaan di atas, cuma ingin memberikan gambaran, bahwa mengkaji kejadian bernuansa politis namun memakai pakem hukum dan intelijen, niscaya akan sedikit mengalami kendala, hambatan bahkan menemui kebuntuan-kebuntuan. Apa boleh buat. Bila di dunia jurnalistik dikenal istilah circumstance evidence (bukti keadaan) yang tidak kaku tetapi dipercaya bisa mengurai sebuah tabir. Agaknya di dalam perpolitikan pun ada pattern evidence (bukti pola). Hampir-hampir mirip. Inilah pisau bedah yang akan dipakai membuka sedikit keremangan peristiwa terkait politik praktis.

Pada prolog catatan ini, kedua evidence perlu diperkenalkan walau sekilas, selain sebagai bekal guna membaca pola-pola intervensi Singapura di beberapa negara, bahkan bila telah mendarah daging juga dapat dipakai untuk melihat hal tersirat dari apa yang tersurat. Mari kita breakdownsejenak.

Bukti Keadaan (Circumstance Evidence)

Bukti keadaan misalnya, tatkala ada penembakan atau timbul gangguan keamanan di Papua, seketika pihak PT Freeport akan menutup total lingkungannya dari dunia luar, kecuali orang dalam. Inilah standart operation procedure (SOP) di Freeport. Itu baru satu fakta. Fakta berikutnya, kenapa hampir semua penembakan di Papua jarang terungkap? Selanjutnya, mengapa mesin canggihgoogle earth menjadi blank ketika menyorot Feeport dan perairan Papua? Ini juga fakta-fakta lapangan, dan lain - lain. 

Nah, sekumpulan fakta yang seolah-olah tidak nyambung tadi dalam jurnalistik disebut ‘bukti keadaan’. Manakala dirangkai, hipotesa yang dapat ditarik misalnya, apakah setiap muncul gangguan keamanan, atau penembakan di Papua itu identik dengan pengapalan raw materialmelalui jalur pipa dari Freeport ke kapal-kapal AS di perairan Papua? Jawabannya bisa ya, bisa juga tidak. Tapi itulah bacaan sementara dari circumstance evidence.

Salah satu pointers diskusi terbatas di Forum KENARI (Kepentingan Nasional RI), Jakarta, pimpinan Dirgo D. Purbo, menyebut: “conflict is the protection of oil flow and blockade somebody else from the oil flow”. Maksud oil flow pada asumsi KENARI bila dianalogkan pada kasus Papua, boleh dimaknai the protection raw material yang dikapalkan oleh Feeport melalui jalur pipa menuju perairan, jika terjadi penembakan atau gangguan keamanan. Retorika nakal mencuat: jangan-jangan penembakan gelap atau tawuran antar suku di Papua justru “diciptakan” sendiri untuk alihkan perhatian terkait pengapalan Feeport?

Bukti Pola (Pattern Evidence)

Sekarang giliran mengurai pattern evidence atau bukti pola. Sekilas terlihat ia lebih mudah ketimbang bukti keadaan di atas. Tatkala lebaran hampir tiba contohnya, pola yang terbaca dalam dinamika masyarakat kita adalah mudik. Itulah budaya pulang kampung untuk bersilahturahmi dengan keluarga, baik melalui moda transportasi udara, laut maupun perjalanan darat dengan kendaraan umum, ataupun kendaraan pribadi roda dua atau roda empat. Mudik saat lebaran ialah keniscayaan yang tak bisa dielakkan di Indonesia. Maka antisipasi negara cq Polri dibantu TNI dan instansi terkait dalam menghadapi pola tahunan rakyat ialah menggelar operasi kemanusiaan guna mengamankan dinamika warga agar mereka aman, lancar dan selamat hingga tujuan. Itulah contoh pattern di sektor sosial budaya.

Kendati tak jauh berbeda, membaca pola-pola (peristiwa) di dunia politik perlu kejelian, kecermatan dan sedikit kecerdasan terutama dalam memaknai fenomena yang timbul. Tak dapat dipungkiri. Pola kapitalis sebagai ideologi adalah sikapnya yang eksploitatif, ingin mendominasi, monopoli, dll terhadap sektor yang diminati terutama penguasaan ekonomi dan sumberdaya alam (SDA). Tak bisa tidak. Dengan pola semacam itu, keniscayaan methode yang akan diterapkan kaum kapitalis ialah mencari bahan baku semurah-murahnya, lalu menciptakan pasar seluas-luasnya. Sudah barang tentu, penjajahan adalah methode baku kapitalis!

Manakala ada power kuat lagi dominan melindungi aktivitas pasar dan bahan baku dimaksud, seyogyanya power tersebut harus “dipecah” menjadi kekuatan-kekuatan kecil, kemudian diadu domba (devide et impera) hingga melemah. Bila perlu, dilenyapkan saja!

Selanjutnya pada otoritas pasar ataupun institusi pengelola bahan baku di wilayah atau negara target, kelazimannya ditanam para komprador ---istilah BK--- sehingga kebijakan yang diterbitkan senantiasa pro mereka (asing). Sepertinya memang ada fenomena di negara-negara kaya SDA tetapi agak terbelakang, bahwa pos-pos di kementerian atau pada departemen strategis tertentu dijadikan “tanaman” bagi asing. Benarkah demikian? Inilah pola kapitalisme, kolonialis, dll dengan ujud serta aneka kemasan di berbagai negara.

Cengkraman Sistem Kolonial di Indonesia

Kita menyimpang sebentar namun masih dalam koridor pattern evidence. Beberapa retorika menyeruak: apakah Otonomi Daerah (Otoda) termasuk pola kolonialisme yang telah tertancap di sistem negara; benarkah one man one vote menghancurkan nilai (musyawarah untuk mufakat) leluhur dalam rangka memilih calon pemimpinnya; bukankah model multi partai telah menjauhkan sifat kegotong-royongan kita? Let them think and let them decide. Retorika memang tak butuh jawaban agar tulisan ini terus dilanjutkan.

Betapa Otoda telah menciptakan gubernur, bupati atau walikota bak raja-raja kecil di daerah. Tanpa etika berani ‘melawan’ atasan. Banyak contoh. Saya dipilih langsung oleh rakyat, katanya. Proyek dikapling-kapling mirip irisan kue lebaran. Pemenang tender pun bisa ditebak, pasti kaum pemodal serta para donator kampanye. Apa hendak dikata. Tancap baliho, tebar sembako,nampang di media, dll perlu banyak uang. Sungguh megah dan meriah.

Satu orang satu suara! Inilah one man one vote. Bukankah itu malah menabrak (pakem) keadilan sosial, tatkala coblosan seorang profesor bernilai sama dengan pemilih pemula, atau disamakan dengan suara petani di dusun? Maka pencitraan menjadi industri baru yang menjanjikan. Marak menyulap para penjahat menjadi pejabat publik melalui “hiasan” (pencitraan) sesuai selera dan tren kerinduan rakyat. Bapak ini sederhana lho, ibu ini lugu dan jujur, anak muda itu pendekar, keturunan macan, dll warga pun berduyun mengamini tanpa selidik, entah apa ‘ideologi’ si kandidat. Persetan dengan latar belakang yang dipilih. Akibatnya banyak Petruk dadi ratu. Capek. Bukankah pencitraan itu realitas semu?

Baudrillard menyebutnya hyper-reality. Inilah era simulakra, jelasnya. Dimana batas antara realitas dan citra telah melebur. Bahkan citra telah berubah menjadi realitas itu sendiri. Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Nazi di zaman Hitler dulu, lebih jelas lagi mengatakan: "Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang, akan membuat publik menjadi percaya". Goebbels juga mengajarkan, bahwa kebohongan yang paling besar ialah kebenaran yang diubah sedikit saja. 

Ketika warga telah sedemikian rupa terasuki oleh citra dan mereka tak sanggup membedakan mana citra, mana realitas, maka ibarat membeli kucing dalam karung, ketika terpilih justru harimau yang keluar. Habislah negeri ini “dimakan” mereka dan golongannya. Hal ini diakibatkan oleh publik memberikan suaranya kepada citra kandidat, bukan realitas kandidat (Dina Y. Sulaeman, 2010). Sekali lagi, mereka hanya memilih citra semu, bukan ‘ideologi’ kandidat serta bukan pula realitas kepemimpinannya. 

Pada gilirannya, dinamika politik kini terlihat glamour, megah serta cenderung high cost tetapi tak memiliki makna apa-apa bagi Kepentingan Nasional, bahkan terlihat semakin menjauh daripada tujuan negara. Pertanyaan: beginikah pola kapatalisme mencengkram Ibu Pertiwi melalui sistem?

Penjelasan sederhana di atas, sesungguhnya hanya ingin memberi gambaran, jika analisa hukum dan intelijen harus berdasarkan fakta dan bukti-bukti empirik terkait peristiwa yang hendak dikaji, tetapi dalam analisa politik tidak mutlak, oleh sebab (terkadang) fakta yang muncul seperti berdiri masing-masing, seolah tanpa kaitan sama sekali. Maka diperlukan kecermatan untuk merajutcircumstance evidence (bukti keadaan) sebagaimana pakem dunia jurnalis, atau merangkai dan menampilkan bukti pola (pattern evidence) dalam perpolitikan.

Sekarang ke Singapura. Ketika Habibie mempunyai “mimpi” hendak membangun Sabang, Batam dan Bintan demi mengalahkan Negeri Singa, melihat fenomena tersebut dari kacamata kolonialisme, dipastikan Lee akan meradang, karena mimpi Habibie bakal mematikan Singapura. Maka berbasis pattern evidence, sangat diyakini adanya peran sangat besar Paman Lee dalam meng-“kudeta” Habibie melalui penolakan pertanggung jawaban di MPR. Inilah bukti pola yang dapat dibaca. Entah perannya hanya membentuk opini, atau dukungan moral bahkan kemungkinan juga sokongan uang. 

Merujuk implementasi modus monopoli, eksploitatif, dll yang melekat dalam langkah kaum kapitalis, jika terdapat power dominan (kompetitor) yang melindungi pasar dan bahan baku yang dikehendaki, mutlak harus dibelah menjadi kekuatan kecil-kecil, kemudian diadu domba (devide et impera) hingga lemah, bahkan kalau perlu dilenyapkan!

Dalam telaah dominasi eksploitatif, “mimpi” Habibie jelas dinilai kompetitor bagi Lee. Seandainya Sabang, Batam dan Bintan terujud maka pelanggannya pasti berkurang. Ini kiamat bagi Singapura. Maka senafas dengan watak geopolitik Negeri Singa ---dalam “kudeta” di MPR--- dahulu, isyaratpattern evidence menyatakan, bahwa Habibie tergolong sosok (power) yang harus dilenyapkan! 

Bersambung ke (9)